Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden mengenai ojek online (perpres ojol) yang akan segera dirilis oleh pemerintah akan hanya mengatur potongan biaya untuk pengantaran makanan dan barang. Hal ini tidak mencakup transportasi penumpang.
Dudy menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam perhitungan potongan biaya layanan sebesar 8 persen untuk transportasi penumpang, karena ketentuan tersebut sudah ditetapkan dalam regulasi yang ada saat ini.
“Ini bukan untuk potongan angkutan penumpang. Untuk angkutan penumpang sendiri sudah ditentukan bahwa biaya potongannya adalah 8 persen. Sedangkan perpres ojol yang akan diterbitkan ini adalah untuk mengatur biaya pengantaran makanan dan barang yang selama ini belum memiliki regulasi yang jelas,” jelas Dudy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa pengaturan baru dalam perpres ojol ini akan mencakup mekanisme pengantaran makanan dan barang yang selama ini tidak memiliki ketentuan khusus mengenai biaya layanan.
“Kami berusaha untuk mengatur layanan pengantaran makanan dan barang ini dengan cara yang lebih terstruktur,” imbuh Dudy.
Dudy juga menyebutkan bahwa diskusi mengenai aturan ini telah dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Komunikasi dan Digital, dan saat ini pemerintah tengah berada dalam tahap penyelesaian finalisasi sebelum peraturan tersebut resmi diumumkan.
“Pembahasan dengan Kemensetneg dan Kemkomdigi sudah dilakukan. Sekarang tinggal menyelesaikan tahap akhir,” tuturnya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menyusun regulasi yang adil dan fokus pada perlindungan pengemudi, mengingat industri pengantaran barang semakin berkembang pesat di era digital.
Regulasi khusus yang ditujukan bagi pengemudi mitra pengantaran barang di era digital nantinya akan berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Sesuai dengan arahan dalam perpres dan pesan dari Presiden Prabowo, kita harus memastikan perlindungan dan memberikan perhatian terbaik untuk pengemudi,” tutur Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam keterangan yang diterima dan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
