Krisis energi global yang disebabkan oleh ketegangan di Iran kini kembali mengganggu negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak, termasuk Korea Selatan. Dalam upaya untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah ancaman kelangkaan BBM, pemerintah Korea Selatan mulai menerapkan aturan pembatasan kendaraan berdasarkan sistem pelat nomor ganjil-genap.
Keputusan tersebut diambil seiring dengan diberlakukannya kembali blokade di Selat Hormuz oleh Iran, kurang dari 24 jam setelah jalur penting itu sempat dibuka. Penutupan jalur pelayaran strategis ini semakin memperburuk pasokan minyak dunia dan menyebabkan lonjakan harga energi di pasar global.
Selat Hormuz merupakan salah satu rute pengiriman minyak yang paling krusial di dunia. Gangguan terhadap jalur ini telah terjadi sejak serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Teheran sekitar tujuh pekan yang lalu, yang menyebabkan tekanan besar pada rantai pasokan energi internasional.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyatakan bahwa situasi ini telah membawa negaranya ke dalam kondisi yang hampir menyerupai perang. “Ini adalah badai besar dengan durasi yang tidak dapat dipastikan,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai sumber pada 20 April 2026.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai berhemat dalam penggunaan bahan bakar. “Hemat setiap tetes bahan bakar,” tegasnya, menekankan pentingnya penghematan di tengah krisis ini.
Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap fluktuasi pasokan minyak global. Negara ini mengimpor sekitar 98 persen kebutuhan bahan bakar fosilnya, yang setara dengan sekitar 1 miliar barel minyak mentah setiap tahunnya.
Dari total impor tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen harus melewati Selat Hormuz. Ketika jalur ini ditutup kembali, pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih parah.
Mulai 8 April 2026, pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan baru berupa imbauan untuk berkendara bergiliran setiap hari. Kendaraan dengan pelat nomor berakhiran angka ganjil hanya diperbolehkan beroperasi pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan nomor genap hanya boleh digunakan pada tanggal genap.
Aturan ini saat ini diwajibkan bagi para pejabat negara dan pegawai sektor publik, sedangkan untuk masyarakat umum masih bersifat anjuran. Namun, pemerintah memberikan sinyal bahwa kebijakan ini bisa diperluas menjadi wajib secara nasional jika harga minyak mentah terus mengalami kenaikan.
