Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, mengingatkan kepada pemerintah daerah dan Satgas Karhutla untuk tidak tergesa-gesa dalam mengurangi intensitas operasi meskipun terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah hotspot sejak awal September 2026.
Data dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi per tanggal 1 September 2026 menunjukkan bahwa hanya terdapat 19 hotspot yang terpantau hingga pukul 16.00 WIB. Sebelumnya, pada tanggal 31 Agustus, tercatat sebanyak 11 hotspot. Namun, total akumulasi hotspot sepanjang tahun 2026 mencapai 5.198 titik, dengan estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 1.776,56 hektare.
Informasi mengenai luas area yang terbakar seluas 1.776,56 hektare tersebut juga diperkuat dalam rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan laporan terbaru. Data menunjukkan bahwa Sarolangun merupakan wilayah dengan area terbakar terbesar, diikuti oleh Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat.
“Penurunan jumlah hotspot adalah hal yang positif, tetapi itu bukan berarti pekerjaan telah selesai. Justru, saat ini kita memasuki fase yang sangat krusial: memastikan bahwa bara benar-benar padam, lahan tidak terbakar kembali, gambut kembali dalam kondisi basah, dan kualitas udara kembali sehat,” ungkapnya.
Ivan menekankan bahwa evaluasi terkait Karhutla tidak seharusnya hanya berdasarkan angka hotspot yang muncul setiap harinya.
Sampai akhir bulan Agustus, berdasarkan data dari pemerintah, luas area yang mengalami Karhutla mencapai 1.776,56 hektare. Sarolangun tercatat mengalami kebakaran sekitar 473,64 hektare, Batanghari 374,50 hektare, Muaro Jambi sekitar 325 hektare, Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 189,63 hektare.
“Hotspot dapat menurun dalam waktu singkat, namun lahan yang telah terbakar tidak serta merta pulih. Oleh karena itu, bulan September harus menjadi waktu untuk pendinginan, pembasahan, dan pemulihan kembali,” jelasnya pada hari Selasa, 1 September 2026.
Ivan juga meminta agar pemerintah memperkuat metodologi dalam pengukuran luas kebakaran. Hal ini sangat penting karena ada perbedaan angka antara data pemerintah dan analisis dari pihak non-pemerintah mengenai luasan Karhutla di Jambi.
Ia berpendapat bahwa perbedaan tersebut sebaiknya disikapi dengan transparansi metodologi, verifikasi lapangan, dan pemetaan spasial yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peringatan yang disampaikan oleh Ivan sejalan dengan informasi dari BPBD Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa beberapa lokasi Karhutla telah memasuki tahap pendinginan. Namun, kawasan gambut tetap perlu diawasi, karena panas dan bara di bawah permukaan dapat kembali memicu kebakaran.
“Ini adalah alasan mengapa saya menekankan agar tidak terburu-buru dalam melakukan demobilisasi. Di area gambut, tidak terlihatnya api bukan berarti masalah telah teratasi. Pastikan tidak ada bara yang tersisa, lakukan pendinginan, ukur kondisi air, dan jaga lokasi hingga benar-benar aman.”
