Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan terhadap isu yang beredar mengenai pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru serta 150 Batalyon Teritorial Pembangunan. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah upaya untuk memperluas pengaruh TNI Angkatan Darat di ranah sipil.
Dalam penjelasannya, Maruli menyatakan bahwa rencana penambahan satuan militer tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan pertahanan Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Ia memastikan bahwa keberadaan Kodam di setiap provinsi tidak bertujuan untuk mencampuri urusan pemerintah daerah.
“Negara kita memiliki dinamika yang sangat tinggi, dan luasnya yang seperti ini, serta bentuk kepulauan, memerlukan sebuah konsep pertahanan yang matang. Rencana yang telah kami susun adalah hasil dari diskusi panjang yang telah dilakukan,” tuturnya, pada hari Jumat (9/10/26).
Maruli juga menjelaskan bahwa penempatan Kodam di setiap provinsi bertujuan untuk memperkuat kesiapan pertahanan di daerah tersebut. Selain itu, TNI AD akan dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah saat ada kebutuhan mendesak.
“Setiap provinsi memiliki Kodam yang dapat mengendalikan pertahanan wilayah dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang mungkin timbul di daerah. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan urusan pemerintah daerah, kecuali jika mereka memohon dukungan dari kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia menambahkan bahwa konsep pertahanan ini masih dalam tahap pembahasan, termasuk kemungkinan adanya perubahan dalam struktur komando yang ada saat ini.
“Untuk saat ini, kita masih memiliki Kogabwilhan, namun ke depan mungkin kita hanya akan memerlukan Kodam saja. Kami masih terus berdiskusi mengenai hal ini,” jelasnya.
Maruli menegaskan bahwa TNI AD memiliki batasan tugas tersendiri dan tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan daerah.
“Kami tidak memiliki ranah untuk terlibat dalam pemerintahan daerah. Tugas kami jelas, dan itu adalah bagian dari konsep Forkopimda. Dalam hal ini, terdapat satu gubernur, satu pangdam, dan satu kapolda untuk setiap provinsi,” paparnya.
Selain merencanakan enam Kodam baru, Maruli juga menjelaskan tentang pembentukan batalyon teritorial yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan serta membantu penanganan berbagai persoalan yang ada di masyarakat.
