Gubernur Bali, Wayan Koster, memutuskan untuk membatalkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pembelajaran daring. Keputusan ini diambil setelah solusi cepat untuk menangani antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) dikembangkan.
Koster menjelaskan bahwa setelah rapat dengan pihak PT Pertamina, keputusan untuk tidak melanjutkan WFH diambil. “Dengan skema yang telah disepakati dalam rapat ini dan akan diberlakukan mulai malam ini sampai besok, maka tidak perlu adanya WFH,” ungkap Koster di Denpasar pada hari Selasa.
Awalnya, ada rencana untuk menerapkan sistem WFH jika skenario penanganan darurat belum dipersiapkan dengan baik. Namun, setelah mempertimbangkan langkah-langkah yang telah disusun, kebijakan tersebut tidak lagi diperlukan.
“Kami sebelumnya merencanakan WFH jika tidak ada rencana yang siap diterapkan malam ini hingga situasi kembali normal, tetapi saya rasa langkah itu tidak diperlukan,” kata Koster.
Menurutnya, keputusan untuk tidak menerapkan WFH diambil karena semua skema operasional untuk mengatasi antrean BBM sudah disusun dengan baik, dimulai dari hulu, yaitu Depo Pertamina, hingga hilir, yaitu SPBU.
Gubernur juga menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak mengeluarkan instruksi WFH diambil setelah berdiskusi dengan Direktur Utama Pertamina, melihat antusiasme masyarakat yang mengantre di berbagai SPBU. Di sisi lain, pasokan BBM telah mulai mengalir.
“Pada tanggal 13 Oktober, kapal tanker yang membawa Pertalite sebanyak 19,2 juta liter telah tiba di Depo Manggis dan Sanggaran,” kata Koster.
Tidak hanya itu, pasokan Pertamax juga tiba pada hari yang sama dengan jumlah 3 juta liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam tiga hari ke depan.
Pengiriman BBM selanjutnya direncanakan tiba pada tanggal 15, 16, dan 17 Oktober, dengan total 25 juta liter Pertalite yang cukup untuk kebutuhan selama sepuluh hari ke depan.
Sementara itu, tambahan pasokan Pertamax juga akan tiba pada tanggal 13 dan 17 Oktober, sebanyak 13 juta liter, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan selama 10 hingga 11 hari ke depan.
Pemerintah Provinsi Bali memperkirakan bahwa pasokan yang datang secara berkala ini menunjukkan bahwa stok BBM, baik Pertalite maupun Pertamax, dalam kondisi aman dan melebihi kebutuhan normal di provinsi tersebut.
Pemprov Bali bersama Pertamina telah menetapkan prioritas penanganan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, yang memiliki tingkat kebutuhan BBM tertinggi di wilayah tersebut.
