Perdana Menteri terpilih Hungaria, Péter Magyar, mengeluarkan pernyataan yang cukup mencolok mengenai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam keterangan resminya pada hari Senin waktu setempat, Magyar menegaskan bahwa jika Netanyahu memasuki wilayah Hungaria, negara tersebut memiliki kewajiban untuk menangkapnya.
Netanyahu saat ini berstatus sebagai buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Jalur Gaza. Sebagai negara anggota ICC, Hungaria memiliki tanggung jawab untuk menahan individu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan tersebut.
Sebagaimana dilaporkan oleh laman berita, sebelumnya Hungaria menolak untuk menangkap Netanyahu ketika ia mengunjungi Budapest pada April 2025. Perdana Menteri saat itu, Viktor Orbán, diketahui memiliki hubungan persahabatan yang dekat dengan Netanyahu, sehingga menolak untuk memenuhi permintaan ICC.
Sebelum kunjungan tersebut, Orbán juga menyatakan bahwa Hungaria berencana untuk menarik diri dari keanggotaan ICC. Proses tersebut membutuhkan waktu satu tahun untuk bisa diterapkan, dan hal ini memberikan kekebalan hukum bagi Netanyahu selama periode tersebut.
Namun, PM terpilih Magyar telah mengumumkan bahwa ia akan menghentikan proses penarikan diri dari ICC paling lambat 2 Juni mendatang. Tanggal tersebut bertepatan dengan satu tahun setelah pengajuan pemberitahuan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai niat Hungaria untuk keluar dari lembaga tersebut.
Ketika ditanya tentang kemungkinan kunjungan Netanyahu yang direncanakan pada musim gugur ini, Magyar menjelaskan bahwa ia sudah mengungkapkan posisi ini secara langsung kepada Netanyahu.
“Saya telah menyampaikan dengan tegas kepada Perdana Menteri Israel bahwa pemerintah Tisza berkomitmen untuk melanjutkan keanggotaan kami di ICC. Jika suatu negara adalah anggota ICC dan ada individu yang dicari oleh ICC memasuki wilayah kami, maka individu tersebut harus ditangkap,” tegas Magyar.
Meskipun demikian, ada beberapa pandangan dari negara lain yang berpendapat bahwa Hungaria dapat tetap menjadi anggota ICC tanpa harus menindaklanjuti surat perintah penangkapan tersebut.
Sebagai contoh, Prancis berpendapat bahwa penangkapan Netanyahu akan bertentangan dengan perjanjian bilateral yang sudah ada antara Prancis dan Israel. Pasal 98 dalam Statuta ICC mendukung argumen ini, yang menyatakan bahwa negara tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum internasional terkait kekebalan diplomatik individu tertentu.
