Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjabat ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, berharap agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan yang tepat demi menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah situasi global yang semakin rumit.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh JK sebagai tanggapan terhadap ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, terutama antara Amerika Serikat dan Iran.
Menurutnya, konflik ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam hal kenaikan harga energi dan peningkatan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
JK menegaskan bahwa peningkatan ketegangan dalam kancah internasional dapat menyebabkan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, yang pada gilirannya akan memperberat beban subsidi negara.
“Dampak langsung terhadap Indonesia akan terlihat jelas dalam ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar dan elpiji berarti subsidi pemerintah akan semakin membengkak,” ucap JK dalam keterangannya pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Lebih lanjut, JK menyatakan bahwa konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu pasokan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa cadangan BBM Indonesia relatif terbatas, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif.
“Jika konflik berkepanjangan terjadi, stok BBM kita yang terbatas bisa menyebabkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan usaha,” ungkapnya.
Selain dampak ekonomi, JK juga menekankan pentingnya Indonesia memiliki posisi politik yang jelas terkait konflik internasional ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia perlu menunjukkan sikap diplomatik yang tegas.
Ia menambahkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan posisi Indonesia dalam forum internasional untuk mendorong upaya penyelesaian konflik dan menciptakan perdamaian.
JK juga menekankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam hal pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian yang melanda dunia.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menentukan prioritas pengeluaran agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Harus ada penilaian menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi, terutama dalam penggunaan anggaran. Negara harus menetapkan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa jika pengeluaran negara tidak terkontrol, risiko terhadap perekonomian nasional bisa meningkat, dan hal ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang memerlukan anggaran besar. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor-sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi fokus utama.
