Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada tanggal 17 April 2026, mengumumkan bahwa Inggris dan Prancis akan memimpin misi militer internasional untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, yang akan dilaksanakan segera setelah situasi memungkinkan.
Pernyataan ini disampaikan setelah Starmer berpartisipasi dalam KTT internasional yang diadakan oleh Prancis, yang fokus pada isu keamanan maritim di Selat Hormuz.
“Saya ingin menegaskan bahwa, bersama dengan Prancis, Inggris akan memimpin misi multinasional untuk melindungi kebebasan navigasi segera setelah situasi memungkinkan,” tegas Starmer pada hari Jumat tersebut.
Dia juga memastikan bahwa misi pertahanan yang direncanakan bersifat sepenuhnya damai, dengan tujuan untuk menjamin keamanan aktivitas pelayaran komersial serta mendukung upaya pembersihan ranjau di kawasan tersebut.
Starmer menjelaskan, lebih dari sepuluh negara telah menyatakan komitmen mereka untuk mengirimkan peralatan militer ke Selat Hormuz, setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan antara Iran dan Amerika Serikat.
Dia mengundang semua pihak yang ingin turut serta dalam misi ini, dan juga mengumumkan bahwa pertemuan perwakilan kementerian pertahanan dari negara-negara yang berpartisipasi akan diadakan minggu depan di London.
“Selat tersebut harus segera dibuka kembali, tanpa adanya pungutan maupun batasan,” ujar Starmer.
Sebelumnya, pada 13 April 2026, Angkatan Laut Amerika Serikat mulai memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Washington membolehkan kapal-kapal dari negara lain, selain Iran, untuk melintasi Selat Hormuz, asalkan mereka tidak membayar pungutan kepada Teheran. Meskipun pihak otoritas Iran belum mengumumkan penerapan pungutan tersebut, diskusi mengenai rencana tersebut telah dilakukan.
