Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai saluran informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Lembaga ini perlu bertransformasi menjadi pusat komunikasi yang lebih berorientasi pada warga, profesional, dan responsif terhadap dinamika komunikasi publik yang terus berubah.
Konsultan Komunikasi Senior dari REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, menekankan bahwa transformasi ini harus didukung oleh sistem komunikasi yang mampu merespons dengan cepat terhadap berbagai situasi, terutama dalam kondisi krisis.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan prosedur operasional standar (SOP) untuk diseminasi informasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem ini, penyampaian informasi tidak perlu menunggu instruksi dari jalur birokrasi yang panjang.
“Didukung oleh SOP diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan daerah tanpa menunggu instruksi berlapis,” ujar Retno di Jakarta, pada Minggu, 4 Oktober 2026.
Retno menjelaskan bahwa tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya terletak pada pengiriman informasi kepada masyarakat. Yang lebih krusial adalah memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dipahami, dipercaya, dan diterima oleh masyarakat tanpa memicu gesekan di tingkat akar rumput.
Menurut Retno, penguatan peran profesional di bidang public relations (PR) dapat menjadi landasan dalam membangun pola komunikasi pemerintah yang lebih efektif.
Peran PR, lanjutnya, sangat vital sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tugas mereka tidak hanya menyampaikan informasi mentah, tetapi juga menerjemahkan berbagai materi yang kompleks menjadi pesan yang lebih mudah dipahami.
Hal ini mencakup penjelasan mengenai regulasi teknis, kebijakan ekonomi, dan data yang rumit. Informasi tersebut perlu diolah menjadi narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa menghilangkan substansi hukumnya.
“Praktisi PR adalah pembangun jembatan. Tugas utama mereka bukan sekadar mendistribusikan informasi mentah, melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi, atau data yang kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami dan terhubung dengan kehidupan masyarakat awam, tanpa kehilangan inti dari substansi hukumnya,” tambahnya.
Dengan pendekatan tersebut, komunikasi pemerintah tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi satu arah. Pesan yang disampaikan diharapkan dapat menjangkau masyarakat menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka.
