Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam pertemuan dengan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Sebelumnya, aktivis AMPB bernama Supriyono, yang sering dipanggil Botok, beserta rekan-rekannya, telah memasuki Gedung DPR untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Menanggapi situasi tersebut, Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR memiliki sistem pembagian tugas yang efisien dalam menjalankan aktivitas mereka.
“Memang kami membagi tugas, karena saya dan Bu Sari yang memimpin paripurna, sebelumnya Pak Dasco memimpin paripurna, dan saya juga memiliki pertemuan lain,” kata Puan kepada para wartawan pada hari yang sama.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil, di mana masing-masing memiliki peran dalam menjalankan agenda kedewanan serta mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Jadi, kami memiliki satu ketua dan empat wakil ketua yang bertugas untuk menemui masyarakat dan memenuhi aspirasi mereka. Setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pembagian tugas ini,” imbuhnya.
Namun, sejumlah aktivis AMPB, termasuk Botok, menyatakan kekecewaan mereka karena Puan tidak dapat menemui mereka secara langsung.
Kekecewaan tersebut juga muncul karena Puan tidak hadir dalam rapat paripurna yang membahas proses RUU Perampasan Aset yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Pernyataan kekecewaan itu disampaikan oleh Botok saat audiensi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
Para aktivis merasa sangat penting kehadiran Puan dalam rapat paripurna dan pertemuan dengan massa aksi.
“Seharusnya kami meminta untuk menemui Ibu Ketua, namun beliau tidak hadir di sidang paripurna. Saya mengungkapkan kekecewaan saya karena sidang paripurna adalah yang terpenting. Ketidakhadiran ini seolah meremehkan negara. Kami berharap semua anggota dapat hadir dalam setiap sidang, karena ini berkaitan dengan kepentingan negara,” ungkapnya.
