Prioritas Pembangunan IKN Tahun Ini: Kawasan Legislatif dan Yudikatif Mendapat Perhatian Utama
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengidentifikasi bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif akan menjadi fokus utama tahun ini. IKN, yang terletak di wilayah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, direncanakan akan mulai beroperasi pada 2026.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat menjawab pertanyaan mengenai kemajuan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Sepaku, Penajam Paser Utara, pada hari Kamis.
Fokus pembangunan mencakup gedung perkantoran untuk legislatif dan yudikatif, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu, pengembangan superhub ekonomi yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan di IKN juga menjadi bagian dari prioritas yang ditetapkan untuk tahun 2026.
Otorita IKN terus mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung, termasuk penyediaan hunian dan infrastruktur dasar di IKN. Persiapan ini bertujuan untuk mendukung proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang akan dilakukan secara bertahap dari Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Basuki menambahkan bahwa kegiatan pembangunan di tahun 2026 akan difokuskan pada perencanaan kawasan dan pengembangan ASN.
Pemindahan ASN bukan hanya menjadi target untuk tahun ini, melainkan juga akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2028.
Pemerintah pusat menargetkan bahwa jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN akan meningkat, dengan estimasi mencapai sekitar 4.000 ASN hingga 2028.
Saat ini, terdapat sekitar 2.000 ASN yang telah bertugas di ibu kota baru Indonesia, termasuk 1.100 ASN dari Otorita IKN dan 900 ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Perhubungan.
Pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan proses pemindahan ASN ke ibu kota baru Indonesia terus berlangsung sebagai upaya untuk mempercepat fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur, seperti yang diungkapkan oleh Basuki Hadimuljono.
