Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola dengan cara yang efisien dan efektif, serta dapat diubah secara optimal menjadi makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Sudaryono menyampaikan bahwa penataan skema insentif bagi mitra penyelenggara MBG dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan proporsionalitas. Kebijakan ini dianggap penting agar penggunaan anggaran negara tetap akuntabel dan memberikan kepastian yang layak bagi mitra-mitra yang terlibat.
“Inti dari kebijakan ini adalah efisiensi, serta keadilan yang lebih proporsional. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran negara dikelola dengan benar dan bahwa konversi menjadi MBG dilakukan dengan tepat,” ungkap Sudaryono dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 5 Oktober 2026.
Ia menjelaskan bahwa skema insentif harus dirancang dengan proporsi yang tepat, memperhatikan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, serta besaran investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Dengan cara ini, diharapkan tidak terjadi pembayaran yang berlebihan ketika kapasitas penerima manfaat tidak sebanding dengan insentif yang diterima.
“Dengan insentif sebesar Rp2.000, kami memberikan jaminan keuntungan. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak dapat berupa angka yang besar, dan kerugian juga tidak diperbolehkan,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, karakter dari program MBG berbeda dengan jenis usaha yang bergantung pada keuntungan besar dalam waktu singkat. Program ini merupakan layanan rutin yang berlangsung setiap hari, sehingga keberlanjutan dalam pengelolaan kemitraan menjadi sangat penting.
“MBG ini lebih mirip dengan kegiatan utilitas. Kegiatan ini berlangsung secara rutin dan harian, tetapi hasil yang diperoleh tidak besar,” tambah Sudaryono.
Ia juga menekankan bahwa BGN menghargai setiap investasi yang telah dikeluarkan oleh mitra untuk mendukung pelaksanaan MBG. Namun, hubungan kemitraan harus tetap berada dalam kerangka yang sehat dan adil, memastikan bahwa kepentingan mitra tetap diperhatikan tanpa mengabaikan tanggung jawab negara dalam mengelola dana publik.
“Saya sebagai Kepala Badan berkomitmen untuk berlaku adil. Para mitra adalah rekan kami yang telah mengeluarkan biaya dan membangun dapur. Kami pastikan untuk memperlakukan mitra dengan sebaik-baiknya. Namun, sekali lagi, kami tidak bisa membiarkan keuntungan yang berlebihan, meskipun kerugian juga tidak diizinkan,” tegasnya.
