Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Rusia dan Prancis.
Bahlil menjelaskan bahwa kestabilan harga BBM bersubsidi sejalan dengan kondisi pasokan energi dalam negeri yang tetap terjamin. Saat ini, pasokan solar, bensin, dan LPG di Indonesia sudah berada di atas tingkat minimum yang dibutuhkan.
“InsyaAllah aman, dan sekali lagi saya nyatakan bahwa kami sepakat mengikuti arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM subsidi tidak akan meningkat hingga akhir tahun,” ungkap Bahlil dalam keterangannya pada 17 April 2026.
Kebijakan ini dianggap sebagai berita positif bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling terpengaruh oleh fluktuasi harga energi. Dari perspektif fiskal, pemerintah meyakini bahwa kebijakan ini masih dapat dijalankan dengan aman tanpa menambah beban kepada masyarakat.
Dukungan terhadap keputusan tersebut berasal dari harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang masih berada di bawah asumsi anggaran. Dengan demikian, ruang fiskal dianggap cukup stabil untuk menjaga harga BBM subsidi tetap dalam posisi yang tidak memberatkan.
“Doakan, ini tergantung pada harga ICP. Namun, jika harganya tidak lebih dari US$100 per barel, maka BBM tetap aman. Saat ini, harga rata-rata ICP dari Januari hingga saat ini masih di bawah US$77 per barel. Jadi, kita hanya memiliki selisih sekitar US$7,” jelas Bahlil.
Di sisi pasokan, Bahlil mencatat bahwa pemerintah masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari. Hal ini disebabkan oleh konsumsi BBM nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar antara 600 hingga 610 ribu barel per hari.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk memperkuat kerja sama di sektor energi dengan Rusia. Kerja sama ini tidak hanya mencakup pasokan minyak mentah, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur terkait.
Bahlil mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai investasi di sektor kilang dan penyimpanan energi menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
“Itu adalah salah satu poin yang kami diskusikan. Sejumlah investasi dari mereka sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasi masih menunggu satu hingga dua putaran perundingan lagi dengan kami, khususnya yang terkait dengan kilang dan penyimpanan. Nanti kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut,” imbuhnya.
