Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan 138 tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, 119 orang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja, sementara 19 orang lainnya terlibat karena kelalaian.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada hari Senin, Kapolri menyampaikan bahwa sejauh ini terdapat 200 laporan polisi yang masuk. Dari laporan-laporan tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan 138 tersangka, yang terdiri dari 119 orang yang diduga melakukan tindakan sengaja dan 19 orang yang terlibat karena kelalaian.
Kapolri menambahkan bahwa jumlah tersangka ini mungkin akan bertambah seiring dengan proses pendalaman terhadap laporan-laporan dan temuan-temuan terkait karhutla yang terjadi di berbagai wilayah.
Selain itu, pihak Polri juga sedang menangani delapan korporasi yang saat ini tengah menjalani proses hukum terkait masalah ini.
Sigit menjelaskan bahwa Polri berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menangani perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Sigit, kementerian terkait sebelumnya telah memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin kepada sejumlah perusahaan. Hal ini mencakup 18 perusahaan dan 42 perusahaan lainnya, yang selanjutnya akan diteliti lebih dalam untuk mencari kemungkinan adanya unsur pidana.
“Jika memang ada unsur pidana, maka kami akan memprosesnya,” tegasnya.
Kapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan kawasan hutan, perkebunan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Berbagai pasal tersebut dapat diterapkan secara berlapis untuk memastikan bahwa tindakan terhadap pelaku karhutla dilakukan dengan maksimal.
“Ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa pembakaran hutan, terutama mengingat bahwa musim El Nino masih akan berlangsung cukup lama,” tambah Sigit.
Di samping penegakan hukum, Polri, bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, terus berupaya memperkuat langkah-langkah pencegahan dengan memberikan edukasi mengenai aturan pembukaan lahan kepada masyarakat.
Sigit menekankan bahwa langkah-langkah ini sangat diperlukan, mengingat kondisi El Nino diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Oleh karena itu, risiko terjadinya karhutla masih perlu diantisipasi.
“Kami berharap agar semua aturan yang ada dapat dipatuhi dan dilaksanakan, serta sosialisasi mengenai hal ini akan terus dimaksimalkan. Dengan demikian, kami dapat mencegah dan mengurangi risiko, di samping upaya-upaya pemadaman yang telah dilakukan,” ujarnya.
