Jakarta – Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum di tanah air. Ia menggarisbawahi bahwa kemerdekaan seharusnya dipahami sebagai upaya untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang merata kepada seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang atau kekuatan yang mereka miliki.
Sahroni juga mencatat bahwa perhatian terhadap supremasi hukum menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari respons pemerintah terhadap berbagai kasus yang dianggap oleh publik memiliki masalah dalam aspek keadilan.
“Pada momen hari kemerdekaan ini, saya ingin menekankan mengenai praktik penegakan hukum di Indonesia dari sudut pandang Wakil Ketua Komisi III. Saya melihat bahwa Presiden sangat berusaha dan berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum yang adil serta menghormati hak asasi manusia. Kita bisa melihat bagaimana beliau secara langsung terlibat dalam berbagai kasus hukum yang mungkin dinilai publik bertentangan dengan prinsip keadilan, seperti kasus yang melibatkan Tom Lembong,” ungkap Sahroni dalam pernyataannya tertulis pada Senin, 17 Agustus 2026.
Di sisi lain, Sahroni menegaskan bahwa Komisi III DPR RI terus membuka saluran bagi masyarakat untuk melaporkan masalah hukum yang mereka hadapi. Aspirasi dari masyarakat ini menjadi bagian integral dari fungsi pengawasan Komisi III terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.
“Selain itu, kami di Komisi III juga aktif mengadakan ruang pengaduan bagi warga yang mencari keadilan, seperti isu perampasan lahan, penipuan, pelecehan seksual, hingga kasus pembunuhan. Semua keluhan tersebut kami tampung dan kami upayakan untuk mencari solusi. Saya pribadi juga sering terlibat langsung dalam memantau berbagai kasus hukum, termasuk kekerasan terhadap masyarakat kecil, penipuan, serta kasus yang melibatkan korporasi seperti yang sedang dihadapi oleh mantan Direktur Utama BRI Ventures, Nicko Widjaja,” tambah Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni berharap agar penegakan hukum tidak perlu menunggu perhatian dari Presiden, DPR, atau menjadi viral di media sosial terlebih dahulu. Ia percaya bahwa profesionalisme dari aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara objektif sejak awal.
“Dengan demikian, saya mengharapkan agar para penegak hukum kita terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Sehingga intervensi dari presiden, kami di Komisi III, atau bahkan kebutuhan untuk viral tidak lagi menjadi hal yang diperlukan. Saya yakin kita semua menginginkan penegakan hukum yang adil, seimbang, dan tidak pandang bulu terhadap siapapun,” tutup Sahroni.
