Bimtek Optimalisasi APBD Untuk Pembangunan Daerah Bimtek Nasional Tentang Optimalisasi APBD Untuk Pembangunan Daerah. Sebagai ilustrasi kita dapat melihat APBD P 2017 yang di sahkan sekitar bulan oktober 2017. SILPA yang menjadi sumber pembiayaan defisit adalah SILPA 2016. Bimtek Nasional Optimalisasi APBD Untuk Pembangunan Daerah Sedangkan SILPA 2017 tentu diprediksi NOL. Dalam APBD 2018 yang …
Category: Bimtek Keuangan
Jadwal bimtek keuangan
Bimtek Tentang Implementasi Permendagri No. 62 Tahun 2017
Bimtek Tentang Implementasi Permendagri No. 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Dengan Hormat, Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 …
Bimtek Nasional Pedoman Penyusunan Pembentukan (BUMDes)
Bimtek Nasional Pedoman Penyusunan Pembentukan (BUMDes) Dengan hormat, Permendas nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengeloloamn. BUMDes sebagai badan usah, seluruh atau sebagaian besar modalnya di miliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung berasal dari kekayaan Desa. Bimtek Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Pembentukan (BUMDes) Karena itu BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi …
Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
Bimtek Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Sesuai Dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Dengan hormat, Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 di Daerah harus di sinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) tahun 2017. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan …
Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dengan Hormat, Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat. DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai representasi masyarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapkan wakil-wakilnya yang duduk di parlemen berkualitas yang …
Bimtek Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Bimtek Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dengan Hormat Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam hal pendalaman tugas/ pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti Tenaga Ahli. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Baca …