TEMA BIMTEK

NoTema BimtekKeterangan
1Implementasi PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNSSelanjutnya
2PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / DaerahSelanjutnya
3Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021Selanjutnya
4Perpres No.33 Thn 2020 Tentang Standar Harga Satuan RegionalSelanjutnya
5Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.1/2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban KerjaSelanjutnya
6PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAHSelanjutnya
7Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan DaerahSelanjutnya
8PERMENDAGRI NO. 123 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBDSelanjutnya
9Bimtek Standar Biaya Masukan ( SBM ) Tahun Anggaran 2020Selanjutnya
10Bimtek Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang RKPD Tahun 2020Selanjutnya
11Bimtek PP No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusuna APBD TA 2020Selanjutny
12BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO. 30 THN 2019 TENTANG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNSSelanjutnya
13PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelanjutnya
14Bimtek PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan DaerahSelanjutnya
15Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019 Berdasarkan Permendagri No. 38 Tahun 2018Selanjutnya
16Bimtek Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri SipilSelanjutnya
17 PENINGKATAN KAPSITAS BAGIAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”Selanjutnya
18Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018Selanjutnya
19Bimtek Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelanjutnya
20Bimtek Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018Selanjutnya
21Bimtek Nasional Tentang Optimalisasi APBD Untuk Pembangunan DaerahSelanjutnya
22BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017Selanjutnya
23IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONALSelanjutnya
24IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARASelanjutnya
25SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROVINSI, KABUPATEN/KOTASelanjutnya
26Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ), Pedoman Penyusunan RPJM, Penyusunan RKP Desa dan RKA Desa, Tata Cara Perencanaan, Penyusunan, Penetapan dan Pengelolaan APBD Desa”Selanjutnya
27Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021Selanjutnya
28Bimtek Keuangan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selanjutnya
29Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021Selanjutnya
30Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahSelanjutnya
31Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 Pengelolaan Barang Milik DaerahSelanjutnya
32Bimtek Kearsipan Manajemen Dan Pengelolaan Pusat ArsipSelanjutnya
33Bimtek Permendagri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020Selanjutnya
34Bimtek Permendagri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020Selanjutnya
35Bimtek Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021Selanjutnya
36Bimtek Nasional Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020Selanjutnya
37Bimtek Nasional Penyusuna SKP dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021Selanjutnya
38Bimtek Nasional Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021Selanjutnya