Hubungan seksual sesama jenis telah menjadi topik yang memicu perhatian di banyak negara, mengingat isu-isu yang kompleks dan beragam yang menyertainya. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan seksual, tetapi juga mencakup HIV, infeksi menular seksual (IMS), diskriminasi, serta perbedaan aturan hukum yang berlaku di setiap negara.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan kesehatan seksual dalam konteks yang lebih luas dari sekadar keberadaan penyakit. Kesehatan seksual meliputi kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas. WHO menekankan pentingnya hubungan seksual yang aman, saling menghormati, serta terbebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan.
Perlu dipahami bahwa isu ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja.
WHO menjelaskan bahwa seksualitas terdiri dari berbagai aspek, termasuk orientasi seksual, identitas gender, ekspresi seksual, serta perilaku dan keintiman dalam hubungan. Oleh karena itu, diskusi mengenai hubungan seksual sesama jenis dapat muncul dalam konteks yang beragam, seperti kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia.
Dalam pandangan kesehatan masyarakat, perhatian khusus diberikan pada pencegahan HIV dan IMS di kalangan kelompok tertentu. WHO menggunakan istilah “laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki” (MSM) untuk merujuk pada laki-laki yang terlibat dalam hubungan seksual dengan sesama jenis, tanpa menjadikan istilah tersebut sebagai penanda identitas seksual.
WHO mencatat bahwa secara global, risiko terinfeksi HIV pada kelompok MSM lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Selain itu, lembaga ini juga mencatat tingginya prevalensi beberapa infeksi menular seksual, termasuk sifilis, di kalangan sebagian populasi MSM. Namun, penting untuk dicatat bahwa data ini berkaitan dengan risiko kesehatan dan kebutuhan layanan medis, dan tidak berarti setiap individu yang terlibat dalam hubungan seksual sesama jenis otomatis terjangkit penyakit.
Di Indonesia, isu hubungan seksual sesama jenis kembali mencuat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan pandangan keagamaannya mengenai homoseksualitas dan aktivitas seksual sesama jenis. Pernyataan ini mengacu pada Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 yang membahas Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
Dalam pernyataannya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI menegaskan bahwa perbedaan orientasi seksual yang ada di masyarakat seharusnya tidak dijadikan alasan untuk melakukan perundungan, diskriminasi, atau tindakan kekerasan terhadap sesama manusia.
