BPJS Kesehatan Cabang Bandung menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan uji coba implementasi Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG). Uji coba ini dilaksanakan di Kota Bandung sebagai salah satu lokasi nasional untuk menguji kebijakan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam mempersiapkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara bertahap dan terukur.
Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, menegaskan bahwa kesiapan fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah menjadi elemen penting untuk keberhasilan implementasi ketiga reformasi tersebut.
Irfan menambahkan, “Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan adalah langkah strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi tiga reformasi ini. Selain itu, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan juga sangat penting untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ujarnya saat berada di Pendopo Walikota Bandung pada Kamis, 24 September.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.
Dalam konteks rujukan berbasis kemampuan pelayanan, Kunta menjelaskan bahwa puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama memegang peranan penting dalam menentukan rujukan pasien sehingga mereka dapat menerima layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dia juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan KRIS, rumah sakit akan menerapkan ruang rawat inap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kunta juga menambahkan bahwa pengembangan sistem tarif pelayanan kesehatan melalui iDRG akan dilakukan dengan mengelompokkan kasus berdasarkan karakteristik penyakit yang umum di masyarakat Indonesia dan kompetensi rumah sakit.
“Ini adalah perubahan pola pikir yang signifikan. Melalui uji coba ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Secara nasional, uji coba ini melibatkan 464 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 94 rumah sakit di empat lokasi, dengan durasi pelaksanaan maksimal selama 12 bulan,” tambahnya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan uji coba ini. Menurutnya, Kota Bandung selama ini telah menjadi salah satu tujuan utama untuk rujukan layanan kesehatan dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Farhan menyatakan, “Banyak kasus menunjukkan bahwa Kota Bandung sering menjadi tempat rujukan dari kabupaten dan kota lainnya. Dengan sistem rujukan yang lebih tepat, kami berharap layanan kesehatan dan pembiayaan dapat menjadi lebih efisien.”
