Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang merancang program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dengan pendekatan yang cepat dan bertahap, mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Brian menjelaskan, “Sesuai dengan instruksi Presiden, kami telah melakukan berbagai analisis untuk merealisasikan pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri. Kami telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku saat ini.” Penjelasan tersebut disampaikan kepada wartawan setelah mengadakan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026.
Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan komponen lain, seperti iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri dan sumber pendapatan lainnya di PTN, yang diharapkan dapat memberikan subsidi untuk mendukung program ini.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah melakukan penghitungan sejak tahun 2024 terkait standar biaya untuk setiap program studi, wilayah, dan mahasiswa per tahun.
Penghitungan tersebut akan menjadi acuan standar dalam pembahasan yang mempertimbangkan ruang fiskal yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses ini akan melibatkan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, serta melibatkan beberapa kementerian dan lembaga.
Langkah ini diambil untuk mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto agar program kuliah gratis di perguruan tinggi dapat segera dilaksanakan.
Brian Yuliarto menyatakan, “Kami berharap dalam waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan, kami dapat menetapkan langkah-langkah dan tahapan yang lebih terstruktur, sehingga nantinya kami bisa melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menentukan langkah-langkah dan tahapan yang diperlukan agar program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri ini dapat terealisasi.”