PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) sedang mempersiapkan sebuah strategi pendanaan yang luas untuk mengurangi risiko tinggi yang terkait dengan eksplorasi hulu. Targetnya adalah mencapai kapasitas terpasang energi panas bumi hingga 1,8 gigawatt pada tahun 2034.
Dalam penjelasan yang diberikan oleh Direktur Operasi PGE, Andi Joko Nugroho, di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, pada hari Selasa, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara beban operasional perusahaan.
Andi menjelaskan, “Dengan risiko yang tinggi di sisi hulu, kami perlu menyeimbangkannya dengan risiko hilir yang lebih rendah.” Ini menjadi alasan mengapa Pertamina memproduksi dan menjual listrik yang dihasilkan dari PLTP Kamojang.
Saat ini, PGE memiliki kapasitas pembangkitan yang baru mencapai 727 megawatt (MW). Untuk memanfaatkan potensi panas bumi secara optimal, PGE menargetkan kapasitas terpasang sebesar 1 gigawatt (GW) pada tahun 2028, dan meningkat menjadi 1,8 GW pada tahun 2034.
Pembangunan infrastruktur geotermal ini memerlukan investasi yang sangat besar. Diperkirakan kebutuhan dana akan berkisar antara 5 hingga 6 juta dolar AS per megawatt, tergantung pada kompleksitas infrastruktur dan akses lokasi yang tersedia.
Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, PGE memanfaatkan ekuitas internal dan juga menarik sebagian dana melalui penawaran umum perdana saham (IPO).
Perusahaan ini juga menerima bantuan dari pemerintah untuk memperoleh pendanaan luar negeri dengan suku bunga yang lebih rendah. Di samping itu, skema pembiayaan hijau menjadi salah satu metode utama untuk menekan biaya modal yang dibutuhkan.
Andi menambahkan, “Energi hijau juga merupakan salah satu sumber yang dapat kami akses melalui green financing, seperti green bond, yang menawarkan suku bunga lebih rendah dari luar negeri. Ini akan membantu meningkatkan daya saing geotermal.”
Menyadari bahwa proyek geotermal ini memiliki skala yang sangat besar dan tidak mungkin dikelola sendiri, PGE telah membentuk usaha patungan (joint venture) dengan PT PLN (Persero).
Kolaborasi ini bertujuan untuk saling berbagi risiko dan pengeluaran modal, serta mendapatkan manfaat bersama, seperti rencana untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 30 MW di Ulubelu.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Sosial, Tina Talisa, menegaskan bahwa transisi menuju energi baru ini adalah sebuah proses yang memerlukan waktu yang panjang.
Ia juga menekankan bahwa kapasitas geotermal Indonesia saat ini bahkan belum mencapai angka 3 GW secara keseluruhan di tingkat nasional.