Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa dengan alokasi anggaran sekitar Rp 4 triliun. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik yang semakin penting.
Prabowo menyampaikan, “Kami memperkirakan anggaran yang diperlukan hampir mencapai Rp 4 triliun demi memastikan keselamatan publik,” saat melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melihat korban kecelakaan kereta di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa, 28 April 2026.
Pernyataan Presiden tersebut menyoroti bahwa banyak perlintasan kereta api saat ini tidak dilengkapi dengan penjagaan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya titik perlintasan yang merupakan warisan infrastruktur dari era kolonial Belanda dan telah lama tidak mendapatkan perawatan yang memadai.
Melihat kondisi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Ada dua skema yang direncanakan, yaitu pembangunan pos penjagaan di setiap perlintasan atau pembangunan jembatan layang (flyover) sebagai solusi.
“Saya akan memerintahkan agar semua titik perlintasan ini segera diperbaiki, baik melalui penambahan pos jaga maupun dengan pembangunan flyover,” tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani isu keselamatan di perlintasan kereta.
Dalam konteks khusus untuk daerah Bekasi, Presiden telah memberikan persetujuan untuk pembangunan flyover dengan menggunakan skema bantuan Presiden. Hal ini dianggap mendesak mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut.
Sebelumnya, pemerintah daerah Bekasi juga telah mengajukan rencana untuk membangun ribuan meter flyover sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan pada titik-titik yang dikenal rawan.
Prabowo menegaskan pentingnya pengeluaran anggaran yang signifikan ini saat ini, mengingat peran kereta api sebagai salah satu moda transportasi massal yang vital bagi masyarakat.
Upaya perbaikan ini ditargetkan untuk menyelesaikan masalah keselamatan di perlintasan sebidang yang telah diabaikan selama hampir 80 tahun, sejak Indonesia merdeka.
