Pemerintah diminta untuk segera mempercepat langkah-langkah penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama hampir empat bulan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menekankan pentingnya melindungi warga yang terdampak, dengan fokus khusus pada anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Kami mengharapkan pemerintah untuk bertindak lebih cepat dan lebih efektif. Telah terjadi selama hampir empat bulan ini,” ungkap Daniel dalam pernyataannya di Jakarta pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
“Kita tidak dapat membiarkan masyarakat terus-menerus terpapar asap yang berbahaya,” tambahnya.
Politikus dari Fraksi PKB tersebut berpendapat bahwa dampak asap karhutla dapat mengancam kesehatan masyarakat, sehingga penanganan masalah ini harus dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut.
Pemerintah diminta untuk segera menyediakan kebutuhan masker, akses oksigen yang memadai, serta menjamin bahwa warga yang terdampak menerima pelayanan kesehatan yang cukup.
Daniel juga mengusulkan agar dibentuk lokasi perlindungan khusus bagi mereka yang rentan atau mengalami masalah pernapasan akibat asap.
Fasilitas ini diharapkan bisa menjadi tempat penampungan sementara untuk kelompok rentan, terutama anak-anak dan orang tua, sehingga mereka dapat terhindar dari dampak buruk asap.
“Jika perlu, kami mendorong pembentukan kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) atau tidak mampu bertahan. Mereka harus bisa masuk ke kamp khusus agar terhindar dari asap,” katanya.
Di tengah upaya penanganan karhutla, Daniel memberikan apresiasi terhadap pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Politisi yang berasal dari Dapil Kalimantan Barat I ini berharap agar badan yang baru dilantik tersebut segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan ekosistem gambut sekaligus mencegah terulangnya kebakaran.
Daniel mengidentifikasi tiga agenda utama yang perlu segera ditangani oleh BPGMN.
Pertama, memperbaiki kanal-kanal gambut yang saat ini mengalami kerusakan.
Kedua, memulihkan lahan gambut yang telah rusak dan mengalami kekeringan.
Ketiga, melibatkan masyarakat di sekitar kawasan gambut melalui program yang mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 72 persen kanal gambut dalam kondisi rusak, sedangkan hampir 60 persen lahan gambut juga mengalami kerusakan.
Daniel juga menyoroti masalah lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman.
Kondisi ini, menurutnya, harus diatasi melalui pendataan yang akurat serta program pemulihan yang terukur.