Jakarta – Albertus, seorang akademisi dan Guru Besar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), memberikan pengakuan terhadap keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, yang dinilai telah direncanakan dengan sangat baik.
Albertus mengemukakan bahwa suksesnya operasi tersebut tidak terlepas dari kemampuan Korlantas Polri dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.
Ia menekankan bahwa sumber daya tersebut tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga melibatkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi yang tepat.
“Penghargaan kami kepada Korlantas karena mampu mengoptimalkan sumber daya, baik dari segi anggaran, maupun tenaga kerja dan teknologi,” ungkap Albertus pada Minggu, 12 April 2026.
Sebagai seorang akademisi yang fokus pada studi lalu lintas, ia menilai bahwa kekuatan utama dari Operasi Ketupat 2026 terletak pada aspek perencanaan yang matang.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan tidak sekadar mengikuti prosedur atau cara bertindak (CB) yang konvensional, tetapi telah menerapkan pendekatan akademik yang lebih sistematis dan ilmiah.
“Perencanaan ini tidak hanya berbasis CB, melainkan menggunakan alat analisis akademik, yakni pendekatan prediktif dengan analisis yang berbasis ilmu pengetahuan. Di era modern ini, teknologi sangat mendukung penerapan tersebut,” lanjutnya.
Lebih jauh, Albertus juga menyoroti pentingnya kepemimpinan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, dalam implementasi di lapangan. Ia menyatakan bahwa peran Kakorlantas sangat krusial dalam mengkoordinasikan berbagai pihak lintas sektor, sehingga proses rekayasa lalu lintas dapat berjalan dengan optimal.
“Gaya kepemimpinan Pak Kakorlantas mampu mengorganisir berbagai komponen, termasuk Dinas Perhubungan dan sektor pariwisata, sehingga semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik dan hasilnya pun menjadi positif,” ujarnya.
Dari sudut pandang evaluasi, Albertus menyampaikan bahwa hasil survei yang dilakukan bersama Ikatan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia menunjukkan tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi terhadap kebijakan yang telah diterapkan.
“Persentase dukungan terhadap kebijakan ini mencapai 93 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jalan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil,” tegasnya.
Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Respons publik yang biasanya cenderung negatif kini berubah menjadi apresiasi terhadap kebijakan lalu lintas yang diterapkan.
“Selama ini masyarakat sering mengeluh, tetapi kali ini apresiasi yang diterima justru sangat tinggi. Hanya sekitar 7 persen yang tidak setuju, dan kami akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hal itu,” tambahnya.
