Nurul Arifin Dukung Penundaan Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza di Tengah Eskalasi Konflik
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
Ia menganggap keputusan tersebut sangat tepat mengingat situasi geopolitik yang sedang memanas. Nurul menilai, kebijakan ini mencerminkan sikap hati-hati serta perhitungan yang matang dari pihak pemerintah.
“Keputusan ini bukanlah tanda mundur atau ketidakberanian, melainkan upaya untuk membaca kondisi dengan lebih cermat. Mengirimkan pasukan ke area konflik yang eskalasinya masih tinggi tanpa kepastian mengenai kerangka misi yang jelas adalah tindakan yang berisiko,” jelas Nurul dalam keterangannya pada Rabu, 18 Maret 2026.
Dia menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian harus senantiasa berada dalam kerangka hukum internasional dan mengikuti mekanisme yang terstruktur, seperti operasi yang dijalankan di bawah naungan United Nations Peacekeeping. Jika tidak, risiko yang dihadapi di lapangan bisa menjadi sangat besar.
Nurul berpendapat bahwa kondisi di Gaza saat ini belum sepenuhnya mendukung kehadiran pasukan dalam jumlah yang signifikan. Terutama, struktur komando internasional serta mekanisme operasional di bawah International Stabilization Force (ISF) masih terus mengalami perkembangan.
Di sisi lain, ia juga melihat bahwa penundaan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran strategis yang lain. Misalnya, Indonesia dapat memperkuat jalur diplomasi dan memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih efektif.
“Indonesia tetap dapat berkontribusi tanpa harus mengirimkan pasukan. Kita memiliki kekuatan diplomasi dan posisi moral yang kuat dalam isu Palestina yang dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.
Dari perspektif anggaran, Nurul menjelaskan bahwa pengiriman ribuan pasukan ke luar negeri memerlukan biaya yang sangat besar. Hal ini mencakup segala hal mulai dari mobilisasi, logistik, hingga kebutuhan operasional selama pasukan bertugas.
Dengan adanya penundaan ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk mengatur ulang prioritas anggaran pertahanan yang ada.
“TNI harus tetap siap. Jangan sampai saat keputusan diambil, kita justru belum memiliki kesiapan yang optimal. Kesiapan tetap harus berjalan, tetapi penempatan pasukan menunggu saat yang lebih tepat,” tegasnya.
Nurul menilai langkah ini menunjukkan posisi Indonesia yang semakin matang dalam menentukan perannya di dunia internasional. Negara ini tidak bersikap reaktif, tetapi juga tidak pasif dalam menghadapi situasi global.
“Kita ingin tetap memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia, tetapi dengan cara yang terukur. Kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas, tanpa mengurangi komitmen kita terhadap isu kemanusiaan,” kata Nurul.
