Jakarta – Pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan, KH. Muhammad Shofwan Taj, menilai bahwa kekhawatiran di kalangan Nahdliyyin terhadap susunan kepanitiaan Muktamar ke-35 NU, serta pelaksanaan Konbes dan Munas Alim Ulama, adalah hal yang bisa dimengerti.
Kekhawatiran ini tidak hanya terfokus pada sosok dan struktur kepanitiaan inti, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dari marwah jam’iyyah yang seolah dipertaruhkan dalam keputusan yang diambil dalam rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurutnya, “Nahdliyyin menanggapi dengan cermat persiapan Muktamar ke-35 NU, bersamaan dengan Konbes dan Munas Alim Ulama. Respons awal yang muncul justru dipenuhi kecurigaan, yang bukan sekadar anomali, melainkan menunjukkan adanya sinyal yang kuat tentang potensi pergeseran arah dan kemungkinan gejolak,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan.
Pria yang akrab disapa Lora Shofwan ini menekankan bahwa tanggung jawab Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris dari Muktamar ke-34 adalah untuk menyelenggarakan muktamar berikutnya, yaitu Muktamar ke-35, secara kolaboratif.
Tanggung jawab tersebut seharusnya dijalankan secara linier dan terdelegasi dengan proporsional dalam struktur yang melibatkan Rais Aam dan para wakilnya, serta Ketua Umum PBNU dengan jajaran wakilnya. Dalam konteks ini, fungsi syuriyah dijalankan melalui peran steering committee (SC), sementara fungsi tanfidziyah ditangani oleh organizing committee (OC).
Namun, Lora Shofwan mencatat bahwa munculnya kecurigaan ketika rapat PBNU memutuskan bahwa Ketua SC dijabat oleh Katib Aam (KH Said Asrori), dan Sekretaris SC diisi oleh Rais PBNU (Prof M Nuh). Pertanyaannya, mengapa posisi tersebut tidak diberikan kepada Wakil Rais Aam? Begitu pula untuk OC, di mana Ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Gus Ipul), sementara posisi Sekretaris diisi oleh Wakil Ketua Umum, H. Amin Said Husni. Komposisi ini terkesan tidak mengikuti standar yang umum dan penempatan figur berdasarkan jabatan terasa tidak seimbang.
Ia menambahkan bahwa keempat tokoh dalam kepanitiaan inti ini sebelumnya pernah berseteru dalam konflik internal di PBNU.
KH Said Asrori dan Prof. M. Nuh sebelumnya berada pada posisi yang sama sebagai Katib Aam dari dua kubu yang berbeda. Hal yang sama juga berlaku untuk Gus Ipul dan H. Amin Said Husni, yang pernah terlibat dalam persaingan di posisi Sekretaris Jenderal PBNU.
Secara keseluruhan, situasi ini memberikan kesan bahwa panitia muktamar berada di bawah kendali figur-figur yang pernah bersaing dalam posisi strategis yang sama, menciptakan nuansa ketidakpastian di kalangan Nahdliyyin mengenai independensi NU.
