Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera merilis kebijakan baru yang berfokus pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung program perumahan subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Kebijakan ini merupakan respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal pembiayaan perumahan saat ini. Adanya kendala dalam akses pembiayaan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan pihak terkait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan harapannya agar masalah yang terjadi di lapangan terkait SLIK bisa ditangani dengan baik. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa mereka menyambut baik masukan dari Menteri dan berkomitmen untuk menerbitkan kebijakan khusus mengenai SLIK.
Friderica menjelaskan bahwa tujuan dari SLIK adalah untuk memberikan rekam jejak yang jelas kepada pelaku jasa keuangan mengenai individu-individu dan tanggung jawab mereka dalam sektor keuangan. Ini diharapkan dapat membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Namun, Friderica juga mengakui berbagai kekhawatiran yang ada dan berencana untuk menetapkan ambang batas informasi yang disampaikan dalam SLIK. Saat ini, informasi terkecil yang tercatat bisa mencapai satu atau dua rupiah, dan kebijakan baru ini diharapkan dapat mendukung program perumahan yang dijalankan oleh pemerintah.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga akan sangat diuntungkan dengan akses terhadap SLIK. Friderica mengatakan bahwa OJK melihat BP Tapera sebagai lembaga pemerintah yang dapat dipercaya untuk mengakses informasi SLIK, sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan akses ke program perumahan.
Selain itu, Friderica menambahkan bahwa sebelumnya terdapat aduan dari para pengembang perumahan terkait lambatnya pembaruan informasi pelunasan yang muncul di SLIK. Untuk itu, OJK telah melakukan penyesuaian teknis sehingga informasi tersebut dapat diperbarui dalam waktu maksimal tiga hari.
Dengan adanya pembaruan informasi yang cepat, pengembang perumahan dapat dengan segera memberikan data kepada bank untuk membantu proses pembiayaan. Ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang mereka butuhkan.