KDM Menuntut Penegakan Hukum Terhadap Ormas dan Preman Penguasaan Palang Pintu Lintasan Kereta
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian terhadap oknum-oknum organisasi masyarakat (ormas) serta preman yang mengambil alih dan menjaga palang pintu lintasan kereta.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi sebagai respons atas maraknya aktivitas kelompok ormas yang melakukan penjagaan di palang pintu perlintasan sebidang kereta api, terutama setelah terjadinya insiden tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada malam hari, 27 April 2026.
“Segera ambil tindakan hari ini, seluruh jajaran Polres Kota Bekasi,” ucap Dedi dengan tegas kepada awak media di RSUD Bekasi pada Rabu, 29 April 2026.
Ia dengan jelas melarang penguasaan aset publik oleh pihak-pihak yang tidak berwenang demi kepentingan pribadi.
“Sebagai Gubernur Jabar, saya meminta agar tidak ada lagi ormas atau praktik premanisme yang menguasai aset-aset publik untuk kepentingan pribadi mereka,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan langsung ke lokasi tabrakan yang tragis antara KRL dan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur pada siang hari, 28 April 2026.
AHY menyoroti keberadaan banyak perlintasan sebidang di area sekitar Stasiun Bekasi Timur.
“Kita sudah mengenali sejak awal bahwa masih ada cukup banyak lintasan sebidang di mana rel kereta api berpotongan dengan jalur transportasi darat, artinya ada jalan yang bersilangan dengan rel kereta,” ungkap AHY kepada wartawan saat berada di lokasi.
Terkait kondisi tersebut, AHY mendorong peningkatan pengamanan di setiap titik perlintasan kereta. Ia menekankan pentingnya kehadiran petugas yang berjaga di setiap lokasi perlintasan.
“Dapat dilihat bahwa dengan banyaknya lintasan sebidang ini, kita harus memastikan setiap perlintasan kereta dijaga dan ada petugas yang mengawasi,” lanjutnya.
Selain itu, AHY juga menegaskan perlunya solusi infrastruktur yang lebih baik untuk mengatasi maraknya lintasan sebidang di sekitar stasiun.
