Iran kini mulai mengumpulkan pendapatan pertamanya dari biaya yang dibebankan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan oleh Hamidreza Haji Babaei, Wakil Ketua Parlemen Iran.
“Pendapatan pertama dari biaya transit di Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral,” ungkapnya dalam sebuah komentar yang dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim pada hari Kamis, seperti yang dikutip dari Anadolu Ajansi pada 24 April 2026.
Alireza Salimi, seorang anggota parlemen, juga menegaskan kepada Tasnim bahwa Iran telah mulai menerapkan biaya untuk kapal-kapal yang melewati selat strategis tersebut. Ia menyebutkan bahwa informasi ini diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya.
Biaya yang dikenakan kepada kapal bervariasi, tergantung pada jenis dan volume kargo serta tingkat risiko yang ditimbulkan. Tasnim juga melaporkan bahwa Iran memiliki kewenangan penuh dalam menentukan tarif dan mekanisme penarikan biaya tersebut.
Namun, baik wakil ketua maupun anggota parlemen tidak memberikan rincian spesifik mengenai jumlah kapal yang telah melakukan pembayaran hingga saat ini.
Pada 8 April, Wall Street Journal melaporkan bahwa Teheran berupaya memperkuat kontrolnya atas jalur pengiriman minyak yang sangat penting di dunia ini. Iran menginstruksikan agar kapal-kapal mengatur pembayaran biaya sebelumnya kepada Korps Garda Revolusi Islam Iran dan melakukan pembayaran dalam mata uang kripto atau yuan Tiongkok.
Sementara itu, pada 19 Maret, kantor berita semi-resmi ISNA menginformasikan bahwa Iran sedang mempertimbangkan regulasi yang mewajibkan negara-negara untuk membayar biaya bagi kapal-kapal yang melintasi koridor maritim yang strategis ini.
Sejak terjadinya ketegangan akibat perang AS-Israel di Iran yang dimulai pada 28 Februari, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mengalami gangguan. Situasi ini berimbas pada pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan dampak ekonomi yang berkepanjangan.
Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran setelah adanya permohonan dari Pakistan. Trump juga menyatakan bahwa gencatan senjata tersebut akan tetap berlaku hingga Teheran mengajukan apa yang disebutnya sebagai “proposal terpadu.”