Pasca perundingan gencatan senjata dengan Amerika Serikat yang berlangsung di Islamabad pada hari Sabtu lalu, delegasi Iran dilaporkan menghadapi ancaman keamanan yang serius saat mereka kembali ke Teheran.
Menurut analis politik Iran, Mohammad Marandi, dalam situasi yang sangat berisiko, rombongan delegasi Iran yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, dan Ketua Parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, terpaksa mengubah rencana penerbangan mereka. Mereka memilih jalur alternatif, menggunakan bus dan kereta untuk mencapai Teheran.
Marandi, yang juga merupakan profesor di Universitas Teheran dan ikut serta dalam delegasi ke Islamabad, mengungkapkan bahwa mereka merasakan ancaman nyata selama perjalanan pulang dari pertemuan tersebut.
Ia juga menerangkan bahwa perasaan terancam tersebut sudah mulai muncul sejak perjalanan menuju Islamabad untuk bertemu delegasi AS.
“Kami menerima ancaman langsung saat dalam perjalanan ke Islamabad bahwa pesawat kami bisa menjadi target serangan. Oleh karena itu, saat pulang ke Teheran, kami harus diam-diam mengganti pesawat yang kami gunakan,” jelasnya seperti yang dilaporkan oleh NDTV pada Rabu, 15 April 2026.
Marandi menambahkan bahwa pesawat yang membawa delegasi Iran tiba-tiba mengubah rute dan melakukan pendaratan darurat di Mashhad, Iran. Dari sana, anggota delegasi melanjutkan perjalanan menuju Teheran dengan menggunakan kereta, mobil, dan bus.
“Kami tidak memiliki kepercayaan kepada Amerika Serikat, dan saat ini kami sangat sibuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya konflik berikutnya,” ungkap Marandi kepada Al-Mayadeen pada hari Selasa.
Ia menyatakan bahwa Iran selalu menyadari ketidakpastian dalam berurusan dengan Amerika Serikat dan menegaskan bahwa negaranya terus memperkuat kemampuan militer meskipun sedang terlibat dalam pembicaraan.
Sementara itu, tim negosiasi dari Amerika Serikat dan Iran dilaporkan akan kembali ke Pakistan pada akhir pekan ini untuk melanjutkan diskusi guna mengakhiri ketegangan yang berlangsung di Timur Tengah. Informasi ini disampaikan oleh pejabat dari Pakistan dan Iran, menurut laporan Reuters.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika Serikat mengenai rencana tersebut. Informasi ini berasal dari pejabat Iran dan Pakistan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.