Category: Bimtek Pemerintahan

PERMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NO.1/2020

Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.1/2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Salam Sejahtera Kami Haturkan, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Menyertai Segenap Aktifitas kita Aamiin. Peningkatan Kapasitas Pejabat/Aparat Pemerintah Daerah Hal Mutlak Yang Senangtiasa dilakukan. PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi …

Teruskan membaca

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI NO. 70 THN 2019

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI NO. 70 THN 2019 Salam sejaktera kami haturkan, semoga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai segenap aktifitas kita, Aamiin. Peningkatan Kapasitas Pejabat/aparat Pemerintah Daerah adalah hal mutlak untuk yang senangtiasa dilaksanakan Bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi …

Teruskan membaca

Pengeritian Bimtek Bagi Aparatur Sipil Negera Republik Indonesia

Pengeritian Bimtek Bagi Aparatur Sipil Negera Republik Indonesia Pengertian Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompotensi pereta yang dimana materi yang diberikanmeliputi membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang baik dan …

Teruskan membaca

Bimtek PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jadwal Bimtek PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Hormat, Diketahui bersama bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jadwal Bimtek PP No. 13 Tahun 2019 Sehubungan hal tersebut diatas, maka …

Teruskan membaca

Bimtek Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018

Bimtek Konsepsi Dasar Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Pengintegrasinya Dalam Dokumen Perencanaan Dengan Hormat, Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat ( 3 ) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 2 …

Teruskan membaca

Bimtek Nasional Tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Bimtek Nasional Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraah Pemerintahan Daerah Dengan Hormat Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tanggal 5 april 2017 Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut PP ini, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; …

Teruskan membaca

Jadwal Bimtek Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Pembentukan (BUMDes)

Jadwal Bimtek Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pedoman Penyusunan RPJM Desa, Penyusunan RKP Desa Dan RKA Desa, Tata Cara Perencanaan Dan Pengelolaan APBD Desa Dengan hormat, Permendas nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengeloloamn. BUMDes sebagai badan usah, seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan …

Teruskan membaca

Jadwal Bimtek Nasional Tentang Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peragkat Daerah

Jadwal Bimtek Nasional Tentang Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Dengan Hormat, Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, Proposional, Efektif dan Efisien telah dimulai. Setelah diawali dengan penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D), sekarang telah terbit peraturan pemerintahan tentang Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, …

Teruskan membaca