Artikel ini ditulis oleh Prof. Didik J Rachbini, Ph.D, Rektor Universitas Paramadina, dan membahas tentang langkah signifikan yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam mengangkat Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Langkah ini menarik perhatian publik, mengingat Jumhur adalah seorang aktivis yang telah berjuang sepanjang hidupnya dan memiliki komitmen mendalam terhadap perubahan sosial. Kehadiran sahabat dekatnya, Rocky Gerung, pada pelantikan tersebut menambah nuansa akrab dan hangat, serta memperlihatkan dukungan dalam perjalanan karir politik Jumhur.
Pertanyaan yang muncul adalah, kebijakan apa yang akan diterapkan oleh Jumhur Hidayat dalam posisinya yang baru ini? Apakah ia akan tetap mempertahankan idealismenya sebagai seorang aktivis ataukah akan bertransformasi menjadi sosok birokrat yang terikat pada konvensi yang sudah ada? Tantangan ini menjadi sorotan karena perjalanan karirnya yang panjang dalam pergerakan sosial.
Sebagai seseorang yang telah mengenal Jumhur selama lebih dari tiga dekade, saya melihat dua fase besar dalam perjalanan hidupnya. Fase pertama adalah masa aktivisme konfrontatifnya saat masih menjadi mahasiswa. Jumhur dikenal aktif dalam berbagai aksi protes, memperjuangkan hak-hak petani dan menolak penggusuran lahan, seperti yang terjadi di Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo pada tahun 1988. Fase ini mencerminkan semangat rebelnya yang membuatnya harus menghadapi konsekuensi hukum dan berujung pada penahanan.
Pada fase ini, Jumhur, yang merupakan alumni ITB, terlibat dalam berbagai isu struktural, khususnya dalam pembelaan terhadap hak petani dan penolakan terhadap tindakan represif dari negara. Ia berani menantang risiko, termasuk penangkapan dan penyiksaan, yang menunjukkan komitmennya terhadap gerakan berbasis moral-ekonomi dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Fase kedua dalam perjalanan hidup Jumhur adalah saat ia berupaya menginstitusionalisasi gagasannya. Dalam periode ini, ia telah mengisi posisi sebagai pejabat publik, dan pengalaman ini menjadi landasan penting untuk memahami kebijakan yang akan diterapkannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Sebelumnya, Jumhur pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama tujuh tahun, dari tahun 2007 hingga 2014, yang melengkapi pengalamannya dalam dunia birokrasi dan kebijakan publik.
Sikap dan pola pikir Jumhur yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman tersebut akan sangat memengaruhi arah kebijakan lingkungan hidup yang akan ia ambil. Dengan latar belakang yang kuat dalam advokasi dan aktivisme, ada harapan bahwa ia dapat menggabungkan idealisme dan pragmatisme dalam menjalankan tugasnya.
Penting untuk dicatat bahwa selama ini, Jumhur telah menunjukkan komitmen terhadap isu-isu lingkungan dan keadilan sosial. Melalui berbagai inisiatif, ia telah berupaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan. Tentu saja, tantangan besar menanti di hadapannya, terutama dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang kompleks dan sering kali melibatkan kepentingan bisnis yang besar.
Sebagai menteri, Jumhur diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Ini adalah momen penting bagi Jumhur untuk membuktikan bahwa ia dapat berperan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Sebagai aktivis yang telah berpengalaman, Jumhur memiliki kesempatan unik untuk memengaruhi perubahan signifikan dalam kebijakan lingkungan hidup. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, ia dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, dalam upaya mencapai tujuan keberlanjutan.
Keberhasilan Jumhur dalam perannya yang baru ini akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan birokrasi dan mempertahankan nilai-nilai yang telah menjadi landasan perjuangannya. Dengan dukungan dari jaringan luas aktivis dan masyarakat, ia memiliki potensi untuk membawa perubahan yang nyata dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.
Secara keseluruhan, pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menandai babak baru dalam perjalanan karirnya. Dengan latar belakang yang kaya dalam aktivisme dan kebijakan publik, ia diharapkan dapat berpadu antara idealisme dan pragmatisme untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Semoga, langkah-langkah yang diambilnya akan menjadi inspirasi bagi generasi muda dan aktivis lainnya untuk terus berjuang demi lingkungan dan keadilan sosial.