Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengidentifikasi adanya praktik pungutan tidak resmi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat oknum dari yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar kepada mitra pengelola dapur MBG, dengan dasar perhitungan jumlah ompreng makanan yang disediakan.
Kepala BGN, Sudaryono, menekankan bahwa temuan ini sangat mengkhawatirkan, mengingat setiap anggaran yang dialokasikan untuk program MBG seharusnya digunakan sepenuhnya untuk penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
“Kami menemukan bahwa beberapa yayasan meminta sejumlah uang per ompreng kepada mitra dapur MBG. Praktik ini tidak dapat diterima karena setiap rupiah yang dialokasikan seharusnya kembali dalam bentuk makanan bergizi yang utuh untuk anak-anak,” tegas Sudaryono.
BGN menilai bahwa praktik pungutan ini dapat menghambat pencapaian tujuan program, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang sangat penting bagi perkembangan mereka.
Lebih lanjut, BGN menggarisbawahi potensi dampak negatif apabila dana operasional dapur berkurang akibat pungutan tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan memaksa pengelola dapur untuk mengurangi kualitas bahan makanan yang digunakan.
Pengurangan kualitas bisa terjadi pada berbagai komponen makanan, termasuk protein hewani seperti daging, ayam, telur, dan ikan. Selain itu, sayuran segar dan buah-buahan sebagai pendamping juga berisiko mengalami pengurangan.
Padahal, komposisi makanan dalam program MBG telah dirancang berdasarkan perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Komposisi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, mengurangi angka stunting, mencegah kekurangan gizi, serta mendukung konsentrasi anak saat belajar.
Oleh karena itu, BGN menilai setiap potongan anggaran di tingkat pengelola dapur perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak berdampak negatif pada kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak.
Selain isu kandungan gizi, BGN juga mengingatkan tentang potensi dampak terhadap standar sanitasi dan keamanan pangan yang mungkin terjadi apabila anggaran operasional dapur berkurang.
Keterbatasan anggaran akan berisiko menyebabkan aspek kebersihan dalam pengolahan makanan tidak menjadi prioritas utama. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi penerapan standar keamanan pangan di dapur MBG.
BGN menekankan bahwa pengelolaan makanan untuk anak-anak tidak hanya sebatas pada jumlah dan komposisi, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan tersebut diproses dengan memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ketat.