Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan bukti yang menunjukkan adanya indikasi penyuapan terhadap penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.
Temuan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa, “KPK menemukan indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu yang bertujuan untuk memanipulasi hasil pemilihan,” seperti yang dilaporkan oleh ANTARA pada tanggal 25 April 2026.
Budi menjelaskan lebih lanjut bahwa lembaganya telah menemukan celah dalam proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Celah tersebut, menurut penjelasan Budi, berpotensi menghasilkan penyelenggara pemilu yang tidak memiliki integritas.
Sebelumnya, pada tahun 2025, Direktorat Monitoring KPK telah melakukan kajian untuk mengidentifikasi potensi korupsi yang mungkin terjadi di kalangan penyelenggara pemilu.
Setelah melaksanakan kajian tersebut, KPK mengusulkan lima langkah perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu yang diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi.
Langkah pertama adalah mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme seleksi, peningkatan transparansi proses, serta melibatkan masyarakat dalam penelusuran rekam jejak. Upaya ini juga akan didukung dengan optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Kedua, perlu dilakukan penataan ulang dalam proses pencalonan partai politik, yang mencakup persyaratan minimal keanggotaan dan penghapusan ketentuan yang memungkinkan intervensi dari elite terhadap calon yang diusulkan.
Ketiga, reformasi dalam pembiayaan kampanye harus dilakukan, termasuk pengaturan metode dan jenis kampanye serta pembatasan penggunaan uang tunai dalam proses tersebut.
Keempat, KPK merekomendasikan penerapan pemungutan suara dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap, baik untuk pemilu di tingkat nasional maupun daerah.
Kelima, penguatan penegakan hukum dalam konteks pemilu juga perlu dilakukan dengan memperjelas norma-norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap individu yang terlibat dalam penyuapan, dan menyelaraskan regulasi antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.
