MATERI BIMTEK

MATERI BIMTEK KEUANGAN

Berikut beberapa materi bimtek bidang keuangan daerah sbb :

  1. Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 Berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2017 Dan Standar Biaya Masukan TA. 2018 Berdasarkan PMK RI NOMOR 49/PMK.02/2017
  2. Pedoman Penyusunan Lapotan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  3. Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2017 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  4. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
  5. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  6. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  7. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  8. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  9. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  10. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK
  11. Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda
  12. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  13. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  14. Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
  15. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  16. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011
  17. Rekonsiliasi Dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
  18. Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  19. Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah
  20. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
  21. Peningkatan Kinerja Daerah dan Perbaikan Opini BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah
  22. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara
  23. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  24. Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  25. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara
  26. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara SKPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014
  27. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK )
  28. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011
  29. Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  30. Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
  31. Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2016 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

 

MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN

 

Berikut beberapa materi bimtek bidang kepegawaian :

  1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  2. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Sistem Administrasi Kepegawaian
  4. Analisis Beban Kerja (ABK)
  5. Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  6. Sistem Mutasi Kepegawaian
  7. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  8. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
  9. Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penyusunan Kinerja Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Pengukuran Beban Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah
  10. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Guna Membentuk Pemerintahan Kelas Dunia Dengan Disiplin dan Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kepegawaian Secara Menyeluruh Berdasarkan PerMENPAN & RB Nomor 81 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2014
  11. Pedoman Penyusunan Standar Operasionla Prosedur (SOP) Administasi Pemerintahan
  12. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  13. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun

MATERI BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Berikut materi bimtek bidang pengadaan barang dan jasa sbb:

  1. Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014
  2. Sosialisasi Perpres No. 4/2015 dilengkapi Praktek Penyusunan Dokumen Pengadaan berdasarkan Perpres 4/2015 dan Perka LKPP No. 1/2015, serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.0.
  3. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  4. Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  7. Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
  8. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015
  9. Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa MENYONGSONG 1 MILYAR 1 DESA
  10. Strategi Memenangkan Tender Pemerintah melalui Sistem Elektronik Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.0
  11. Strategi Merumuskan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Kontrak dan Dukumen Pengadaan

MATERI BIMTEK PAJAK

Berikut materi bimtek pajak, sbb:

  1. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang–Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
  3. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
  4. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)
  5. Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah
  6. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

 

MATERI BIMTEK PERTANAHAN

Berikut beberapa materi bimtek bidang pertanahan :

  1. Kebijakan Pertanahan, Pertanahan dalam Konteks Otonomi Daerah, Hak-hak atas Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah, serta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  2. Administrasi Pertanahan dan Penanganan Konflik Pertanahan.

BIMTEK PEMERINTAHAN

Berikut materi bimtek bidang pemerintahan dengan materi dibawah ini:

  1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  2. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
  3. Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  4. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBDesa
  5. Penyusunan Program Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2016
  6. Pedoman Penyusunan Standar Operasionla Prosedur (SOP) Administasi Pemerintahan

MATERI BIMTEK DESA

Berikut materi bimtek bidang desa dengan l materi dibawah ini:

  1. Pembangunan dan Pengeloalaan Keuangan Desa
  2. Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa
  3. Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa MENYONGSONG 1 MILYAR 1 DESA
  4. Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 TAHUN 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  5. Manajenen dan Administrasi Kelurahan
  6. Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  7. Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah